Indonesia   |    English   

Diduga Terkena Pencemaran Limbah Cair di Majalaya Ribuan Warga Gatal-gatal

MAJALAYA,(GM)- Ribuan warga di Kec. Majalaya, Kab. Bandung, menderita penyakit kulit gatal-gatal atau dermatitis. Mereka diduga terkena pencemaran limbah cair, yang berasal dari 139 perusahaan tekstil di Kec. Majalaya.

Demikian hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Elemen Lingkungan (Elingan) Kab. Bandung, yang mengumpulkan data

tersebut dari tahun 2006-2008. Sedangkan untuk data tahun 2009-2010, hingga saat ini masih dalam proses penghitungan.

"Mereka diduga terkena pencemaran limbah cair yang dibuang industri tekstil di Kec. Majalaya. Sebagian diperoleh dari Puskesmas Majalaya, tapi ada juga dari hasil investigasi langsung di lapangan," kata Ketua Elingan Kab. Bandung, Deni Riswandani, S.Sos. kepada "GM" di rumahnya, Jln. Laswi Majalaya, Kab. Bandung, Rabu (9/6).

Dari hasil pendataan yang telah dilakukan, tambah Deni, pada tahun 2006 diketahui sedikitnya 7.522 jiwa menderita penyakit kulit, 2007 sebanyak 7.451 jiwa, dan 2008 sebanyak 7.357 jiwa.

Ia mengatakan, dalam setahun diketahui rata-rata 7.000 warga menderita penyakit kulit. Bahkan untuk tahun 2009-2010, ia memperkirakan jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan angka-angka pada tahun sebelumnya.

Menurut Deni, warga yang terjangkit penyakit kulit umumnya tersebar di zona industri, meliputi Desa Sukamaju, Padamulya, Sukamukti, dan Desa Padaulun, Kec. Majalaya. Keempat desa itu dialiri anak Sungai Citarum, yang diduga sebagai tempat pembuangan limbah cair dari sejumlah perusahaan.
"Ribuan warga di empat desa itu adalah yang paling rawan terserang penyakit gatal-gatal. Karena di Kec. Majalaya terdapat 139 perusahaan industri tekstil yang berpotensi dan berkontribusi menghasilkan limbah cair yang dibuang ke empat anak Sungai Citarum," kata Deni.

Keempat anak Sungai Citarum yang menjadi tempat pembuangan limbah, lanjut Deni, yakni Sungai Ciwalengke yang diduga menjadi tempat pembuangan limbah 12 perusahaan di Desa Padaulun. Sungai Cikacembang yang diduga sebagai tempat pembuangan limbah 15 perusahaan di Desa Padamulya dan Sukamukti.

Sungai Padaulun yang diduga sebagai tempat pembuangan 5 perusahaan di Desa Sukamukti dan Padaulun, dan Sungai Sasak Benjol yang diduga sebagai tempat pembuangan limbah dari 8 perusahaan di Desa Sukamaju.

Ia menyatakan, di Kec. Majalaya terdapat 174 perusahaan industri. Dari jumlah itu, 104 perusahaan merupakan industri kecil dan 70 perusahaan industri besar.

"Dari ratusan perusahaan yang ada di Kec. Majalaya, 139 perusahaan tekstil diduga berpotensi membuang limbah cair ke empat anak sungai tadi. Ratusan perusahaan itu bisa membuang limbah siang maupun malam," katanya.

Sanksi tegas

Deni menilai, pencemaran limbah cair di Kec. Majalaya sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti membuang limbah ke sungai. Hal itu didasarkan pada kebijakan Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32/98 tentang Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan, siapa pun yang membuang limbah sembarangan bisa dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 500 juta. Selain itu, ditambah pula kurungan penjara 5 tahun ke atas.

Ia mengaku sangat prihatin melihat kondisi Kec. Majalaya yang sudah masuk pada kategori daerah polutif. Artinya, daerah yang paling tercemar jika dilihat dari kondisi lingkungannya, baik pencemaran limbah cair maupun udara.
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kata dia, ratusan perusahaan yang menghasilkan limbah cair itu umumnya memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun sayang, perusahaan tersebut tidak menggunakan IPAL dengan standar baku mutu. Jadi mereka memiliki IPAL hanya digunakan untuk prasyarat saja.

"Berdasarkan investigasi kami, perusahaan yang membuang limbah rata-rata selama 2 hingga 4 jam/hari. Dari frekuensi pembuangan yang dilakukan, jika dilihat dari parameternya mencapai 60 persen adalah kandungan limbah. Sisanya air baku yang mengalir di dalam saluran anak Sungai Citarum," katanya.
Ia berharap pemerintah bisa mengawasi dibarengi dengan penegakan hukum. Pasalnya, pabrik-pabrik yang sudah melakukan pencemaran limbah, sampai saat ini tidak ada yang diberi sanksi. "Belum pernah ada yang dikenai sanksi hukum, apalagi pelakunya sampai di penjara," katanya.
Seharusnya, tambahnya, karena sudah ada dan banyak bukti perusahaan yang membuang limbah, pemerintah bisa memberikan tindakan hukum supaya mereka jera.

Anggota DPRD Kab. Bandung, Aep Saefulloh menilai Pemkab Bandung melalui lembaga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lemah dalam mengawasi penggunaan IPAL di sejumlah perusahaan.

"Sebab, selama ini belum pernah ada perusahaan yang bermasalah, terkait dengan pembuangan limbah secara sembarangan. Apalagi diberi sanksi atau tindakan tegas oleh pemerintah," katanya.

Jika SKPD benar-benar serius menangani pencemaran limbah, imbuh Aep, bisa melakukan sidak di atas pukul 24.00 WIB. "Kami menjamin, SKPD bakal menemukan banyak perusahaan industri yang membuang limbah, dengan melanggar baku mutu limbah. Sebab saat tengah malam, banyak perusahaan yang membuang limbah. Jadi mereka bisa tertangkap basah," tegasnya.

Namun setelah tertangkap basah, tambah Aep, SKPD tidak main mata atau "jabat tangan". Ia juga sangat tidak berharap ada oknum petugas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung melakukan kongkalikong dengan perusahaan yang melanggar. (B.105)**

http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100610085714&idkolom=beritautama